bupati blitar peraturan bupati blitar nomor 42 tahun 2011 tentang penjabaran tugas dan fungsi dinas peternakan kabupaten b


BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR
BUPATI BLITAR,
Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, perlu ditetapkan penjabaran tugas dan
Fungsi Dinas Peternakan Kabupaten Blitar.
b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah‑daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor : 82).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2008 Nomor 9/ E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah. (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2//B).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN-PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BLITAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.
Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Daerah, adalah Daerah Kabupaten Blitar.
4.
Kepala Daerah, adalah Bupati Blitar.
5.
Wakil Kepala Daerah, adalah Wakil Bupati Blitar.
6.
Otonomi Daerah, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
7.
Daerah otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.
Perangkat Daerah, adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.
Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
10.
Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Blitar.
11.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Blitar.
12.
Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis dinas
di lapangan.
13.
Eselon adalah tingkatan jenis jabatan struktural
14.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Blitar.
BAB II
Bagian Pertama
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Dinas Peternakan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan dibidang peternakan.
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas
Peternakan mempunyai fungsi :
a.
perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan.
b.
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
peternakan.
c.
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan.
d.
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
e.
pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya..
Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5
1.
Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri atas :
a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat, membawahi :
1.
Sub Bagian Penyusunan Program;
2.
Sub Bagian Keuangan;
3.
Sub Bagian Umum.
c.
Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
1.
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
2.
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
3.
Seksi Pengawasan Obat Hewan.
d.
Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
1.
Seksi Produk Pangan Asal Hewan;
2.
Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan;
3.
Seksi Hygiene dan Sanitasi.
e.
Bidang Produksi, membawahi
1.
Seksi Pembibitan Ternak;
2.
Seksi Pakan dan Teknologi;
3.
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya.
f.
Bidang Usaha Peternakan, membawahi :
1.
Seksi Bina Usaha;
2.
Seksi Kelembagaan dan SDM;
3.
Seksi Permodalan dan Pembiayaan.
g.
Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
2.
Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris, sedangkan Bidang,
Sub Bagian, Seksi dan UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara
berjenjang.
Bagian Ketiga
SEKRETARIS
Pasal 6
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana
program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan
ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan
urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit
kerja di lingkungan Dinas.
Pasal 7
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Sekretaris
mempunyai fungsi:
a.
penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Dinas.
b.
pemantauan dan evaluasi hasil program kerja Dinas.
c.
pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pemantauan program
kerja Dinas.
d.
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-bidang pada dinas.
e.
pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan
keprotokolan.
f.
pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas;
g.
pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
h.
pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
i.
pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor,
pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor,
j.
pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepala dinas dan semua
unit organisasi di lingkungan Dinas.
k.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
Sub Bagian Penyusunan Program
Pasal 8
1.
Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
Ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah
data dalam rangka menyusun rencana program dinas, monitoring dan
evaluasi pelaporan serta penyusunan laporan.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bagian Penyusunan Program, mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana
kegiatan dan program kerja dinas.
b.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi basil pelaksanaan program
kerja dinas.
c.
penghimpunan dan penganalisaan data guna penyajian informasi
tentang kesejahteraan sosial.
d.
penganalisaan hasil pelaksanaan program dinas.
e.
pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil program kerja dinas.
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris,
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 9
1.
Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1)
huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan Perencanaan anggaran
pembiayaan, pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
pelaksanaan penghimpunan data dan penyiapan bahan kebutuhan dalam
rangka penyusunan anggaran keuangan dinas.
a.
pelaksanaan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun
belanja tidak langsung.
b.
penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan,
serta pengujian pembayaran.
c.
pelaksanaan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan
perintah pembayaran.
d.
pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan
kebutuhan kantor.
e.
Penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen
keuangan, serta pelaporan keuangan.
f.
pelaksanaan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan
pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.
g.
pelaksanaan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi,
pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran
keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Sub Bagian Umum
Pasal 9
1.
Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf b
angka 3, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga, memelihara barang-barang
inventaris, serta laporan berkala.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Bagian Umum mempunyai fungsi :
a.
penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas.
b.
penyelenggaran urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas
dan pelaksanaan kehumasan.
c.
penyelenggaran urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan.
d.
penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi
barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan
dinas.
e.
pelaksanaan penerbitan, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan
kantor dan lingkungan sekitarnya.
f.
penyusunan laporan Tahunan tentang barang inventaris kantor.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Hewan
Pasal 11
Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1)
huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun Pedoman
dan fasilitasi terhadap pengamatan, penanggulangan dan pemberantasan
penyakit hewan, pengujian dan pengawasan obat hewan.
Pasal 12
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang
Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas
di bidang kesehatan hewan.
b.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka pembinaan
dan penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesehatan
hewan.
c.
penghimpunan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana
kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan hewan.
d.
penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitas
pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner.
e.
pelaksanaan koordinasi dan fasilitas dalam penanggulangan dan
pemberantasan penyakit hewan.
f.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pelayanan
pengujian dan pengawasan obat hewan dan residu bahan kimia.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
Seksi Pengamatan Penyakit hewan
dan Pelayanan Medik Veteriner
Pasal 13
1.
Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c angka 1,
mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan penganalisaan data
dalam rangka menyusun Pedoman dan petunjuk teknis dibidang
pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik Veteriner
mempunyai fungsi :
a.
penyusunan Pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan
pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner.
b.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan
Pedoman dan petunjuk teknis pengamatan penyakit hewan dan
pelayanan medik veteriner.
c.
penyelenggaraan pendataan dalam rangka pengamatan penyakit hewan
dan pelayanan medik veteriner .
d.
pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan pengamatan, penyidikan
dan pemetaan penyakit hewan lintas Kecamatan.
e.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan medik
veteriner.
f.
pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Pedoman dan petunjuk
teknis dalam rangka Menetapkan standart teknis rumah sakit hewan
dan satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Hewan sesuai dengan bidangnya.
Paragraf 2
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan
Pasal 14
1.
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan dan penganalisaan data dalam rangka
mengkoordinasikan penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan mengolah data guna penyusunan kegiatan
terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
b.
pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan.
c.
pengkoordinasian dan pelaksanaan tindak pencegahan, pemberantasan
dan penanggulangan penyakit hewan menular lintas kecamatan.
d.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan
kesehatan lalu lintas hewan antar Kabupaten.
e.
pelaksanaan koordinasi dengan instansi lintas sektoral terkait
dengan tindak pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan.
f.
pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pengendalian
dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular lintas Kecamatan.
g.
pengkoordinasian dan penghimpunan data dalam rangka penyusunan
Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian penyakit-penyakit anthropozoonosis.
h.
pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan peran
serta masyarakat pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
i.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pengawasan Obat Hewan
Pasal 15
1.
Seksi Pengawasan Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat
(1) huruf c angka 3, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan
penganalisaan data dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan
Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan obat hewan.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pengawasan Obat Hewan mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas
di bidang pengawasan obat hewan.
b.
penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi peredaran
obat hewan dan vaksin hewan.
c.
penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi bahan
biologis ditingkat distributor, grosir dan pengecer.
d.
penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengujian obat
hewan yang beredar di masyarakat.
e.
penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis pengembangan sistem
informasi dan penyuluhan terkait obat-obatan hewan.
f.
pelaksanaan pengawasan lintas kecamatan dan Kabupaten terhadap
peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan kimia.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 16
Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 Ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
menyusun Pedoman dan fasilitasi terhadap kebijakan, standarisasi,
pengawasan dan pengujian teknis dibidang kesehatan masyarakat
veteriner.
Pasal 17
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang
Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas
di bidang kesehatan masyarakat veterinir.
b.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka pembinaan
dan penyusunan Pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesehatan
masyarakat veteriner.
c.
penghimpunan data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana
kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat veteriner.
d.
pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang produk pangan asal
hewan, produk non pangan asal hewan serta hygiene sanitasi, dan
kesejahteraan hewan.
e.
pemberian fasilitasi dalam standar, norma, kriteria, dan prosedur
dibidang produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan,
hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan.
f.
pengawasan dan pengujian terhadap produk pangan asal hewan, produk
non pangan asal hewan hygiene sanitasi, dan kesejahteraan hewan.
g.
pelaksanaan fasilitasi pelayanan perijinan, pengujian dan
pengawasan produk pangan asal hewan, produk non pangan asal hewan
hygiene sanitasi dan kesejahteraan hewan.
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
Seksi Produk Pangan Asal Hewan
Pasal 18
1.
Seksi Produk Pangan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
Ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melakukan pengumpulan
bahan dan penganalisaan data dalam rangka menyusun Pedoman dan
petunjuk teknis terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan produk
pangan asal hewan.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Produk Pangan Asal Hewan mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas
dibidang produk pangan asal hewan.
b.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan
Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan produk
pangan asal hewan.
c.
pengkoordinasian dan penghimpunan data dalam rangka penyusunan
Pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan, pengujian
terhadap produk pangan asal hewan.
d.
pelaksanaan pengujian residu bahan kimia terhadap semua produk
asal hewan yang beredar dan akan dikonsumsi oleh masyarakat.
e.
pelaksanaan fasilitasi, pengawasan dan pengujian terhadap produk
pangan asal hewan.
f.
pemberian fasilitasi dalam standar, norma, kriteria, dan prosedur
dibidang dalam penetapan standar teknis analisa resiko pangan asal
hewan.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat Veterinir sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan
Pasal 19
1.
Seksi Produk Non Pangan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal
5 Ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan
penganalisaan data dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan
rencana kegiatan, monitoring, evaluasi dan laporan serta pembinaan
dan pengembangan bidang produk non pangan asal hewan.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Produk Non Pangan Asal Hewan mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan mengolah data guna penyusunan kegiatan
terkait dengan program pengembangan bidang produk non pangan asal
hewan.
b.
pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pengembangan Produk Non
Pangan Asal Hewan.
c.
pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan Produk Non Pangan Asal
Hewan.
d.
pengkoordinasian dan penghimpunan data dalam rangka penyusunan
Pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi, pengawasan dan pengujian
terhadap produk non pangan asal hewan.
e.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan dan
pengujian terhadap produk non pangan asal hewan.
f.
pelaksanaan koordinasi dengan instansi lintas sektoral terkait
dengan pengembangan dan pemberdayaan produk non pangan asal hewan.
g.
penetapan standar teknis analisa resiko produksi produk non pangan
asal hewan.
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Hygiene dan Sanitasi
Pasal 20
1.
Seksi Hygiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat
(1) huruf d angka 3, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan
penganalisaan data dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan
rencana kegiatan, monitoring, evaluasi dan laporan serta pembinaan
dan pengembangan bidang hygiene dan sanitasi.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Hygiene dan Sanitasi mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan
terkait rencana kebutuhan bidang hygiene dan sanitasi.
b.
pengkoordinasian dan penghimpunan data dalam rangka penyusunan
Pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan pengawasan terhadap
hygiene, sanitasi dan kesejahteraan hewan.
c.
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap hygiene, sanitasi
dan kesejahteraan hewan.
d.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan lalu
lintas ternak antar Kabupaten.
e.
pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap
sanitasi peternakan, tempat penampungan ternak, hasil ternak dan
produksi asal ternak.
f.
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan rumah potong hewan dan
rumah potong unggas serta pemotongan hewan betina produktif.
g.
penghimpunan bahan dalam rangka menetapkan standar teknis rumah
potong hewan.
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam Bidang Produksi
Pasal 21
Bidang Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf e,
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan
peningkatan produksi ternak dan hewan lainnya, mutu bibit ternak,
pengembangan kawasan peternakan , pengembangan teknologi peternakan
dan kesehatan hewan.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang
Produksi mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas
di bidang produksi.
b.
pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak,
terutama dalam peningkatan mutu bibit ternak.
c.
pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan penyebaran ternak dan
hewan lainnya dalam rangka peningkatan Pendapatan peternak.
d.
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peningkatan mutu pakan
ternak dan hewan lainnya.
e.
pelaksanaan Perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan
pengembangan peternakan dan teknologi peternakan.
f.
pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragaraf 1
Seksi Pembibitan Ternak
Pasal 23
1.
Seksi Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1)
huruf e angka 1, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data dalam
rangka menyusun Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,
pemberdayaan dan pengembangan serta pembibitan ternak.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ,
Seksi Pembibitan Ternak mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan
terkait rencana kegiatan dibidang pembibitan ternak.
b.
pengumpulan bahan dan data dalam rangka penentuan standar,
kriteria, Pedoman, dan prosedur dibidang pembibitan ternak.
c.
penyusunan konsep Pedoman terkait program pembinaan dan
pengembangan pembibitan ternak.
d.
pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat dibidang
pembibitan ternak.
e.
pengkoordinasian terkait upaya peningkatan kerjasama dengan
instansi pemerintah dan non pemerintah terkait pembibitan ternak.
f.
pengaturan sistem pengembangbiakan (breeding system), penyebaran
bibit ternak dan hewan lainnya dan melestarikan plasma nutfah.
g.
pelaksanaan bimbingan produksi bibit dan peningkatan mutu genetik
ternak dan hewan lainnya.
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragaraf 2
Seksi Pakan dan Teknologi
Pasal 24
1.
Seksi Pakan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat
(1) huruf e angka 2, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data
dalam rangka menyusun Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan,
pemberdayaan, pengembangan, standarisasi pakan dan penerapan
teknologi.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pakan dan Teknologi, mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan
terkait rencana kebutuhan bidang pakan dan penerapan teknologi.
b.
penghimpunan bahan dan data guna penyusunan Pedoman dan petunjuk
teknis terkait pengajuan usul bantuan program pembinaan dan
pengembangan Pakan dan Teknologi.
c.
pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan bimbingan dan uji
lapang serta rekayasa dan penerapan teknologi peternakan dan
kesehatan hewan.
d.
pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat
guna peternakan dan kesehatan hewan serta pengujian kualitas pakan
dan bahan baku pakan ternak dan hewan lainnya yang beredar.
e.
pengumpulan bahan dan data dalam rangka penentuan standar,
kriteria, Pedoman, dan prosedur penerapan kebijakan, indentifikasi
dan inventarisasi alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan.
f.
pelaksanaan pemantauan dan menyiapkan evaluasi produk, peredaran
dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan ternak dan hewan
lainnya.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang
Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragaraf 3
Seksi Penyebaran dan Pengembangan
Ternak dan Hewan Lainnya
Pasal 25
1.
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf e angka 3,
mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data dalam rangka menyusun
Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyebaran dan pengembangan
ternak dan hewan lainnya.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya, mempunyai
fungsi :
a.
Pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan
terkait rencana kebutuhan Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
dan Hewan Lainnya.
b.
penghimpunan bahan dan data guna penyusunan Pedoman dan petunjuk
teknis terkait penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan
lainnya.
c.
pelaksanaan dan Perencanaan penyelenggaraan penyebaran dan
pengembangan ternak dan hewan lainnya
d.
pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan serta pengembangan
ternak dan hewan lainnya.
e.
pengumpulan bahan dan data dalam rangka perumusan sistem dan pola
pengembangan kawasan peternakan.
f.
pelaksanaan pengawasan dan pengembangan kawasan peternakan serta
sentra budidaya aneka ternak.
g.
penghimpunan bahan dan penganalisaan data dalam rangka evaluasi
dan pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak dan hewan
lainnya.
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang
Produksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketujuh
Bidang Usaha Peternakan
Pasal 26
Bidang Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1)
huruf f, mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan
pembinaan dan fasilitasi, permodalan, pengembangan pelayanan usaha
peternakan, kemitraan serta penataan bina usaha peternakan.
Pasal 27
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang
Usaha Peternakan, mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas
di bidang usaha peternakan.
b.
penyusunan rencana permodalan, pengembangan pelayanan dan
peternak, kemitraan dan pengelolaan agroindustri hasil peternakan.
c.
penyusunan standarisasi usaha peternakan, pengelolaan lingkungan
dan teknologi pasca panen.
d.
pelaksanaan pemantauan harga pasar dan agribisnis peternakan.
e.
pengawasan dan pengendalian usaha peternakan, kemitraan,
pengelolaan lingkungan serta promosi dibidang peternakan.
f.
pembinaan dan penyebarluasan informasi serta promosi komoditas
unggulan hasil peternakan.
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 1
Seksi Bina Usaha
Pasal 28
1.
Seksi Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf
f angka 1, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data dalam
rangka menyusun Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ,pengawasan,
fasilitasi dan standarisasi, promosi ternak dan sistem kemitraan
yang berkesinambungan.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Bina Usaha mempunyai fungsi:
a.
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan.
b.
pelaksanaan fasilitasi dan standarisasi pengolahan basil
peternakan.
c.
pelaksanaan promosi ternak unggulan, hasil peternakan serta
penyebaran informasi harga pasar.
d.
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan studi Amdal/Usaha Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL) dibidang
peternakan.
e.
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sistem kemitraan yang
berkesinambungan.
f.
pengumpulan bahan dan mengolah data guna penyusunan kegiatan
terkait dengan program bina usaha.
g.
pengkoordinasian dan fasilitasi dengan pihak terkait berkaitan
dengan permasalahan usaha peternakan.
h.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Kelembagaan dan SDM
Pasal 29
1.
Seksi Kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat
(1) huruf f angka 2, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan data
dalam rangka menyusun Pedoman dan petunjuk teknis monitoring dan
evaluasi, pembinaan dan fasilitasi, pemberdayaan, pengembangan,
dan pembinaan kelembagaan dan manajemen usaha peternakan.
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Kelembagaan dan SDM mempunyai fungsi:
a.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkembangan kelembagaan,
ketenagakerjaan bidang peternakan.
b.
pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak/ kelompok
tani ternak dalam mengembangkan agribisnis peternakan.
c.
pelaksanaan bimbingan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya
manusia peternakan.
d.
Pelaksanaan bimbingan penyuluhan pengembangan peternakan.
e.
pelaksanaan pengembangan swadaya bidang peternakan.
f.
pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan managemen usaha tani
peternakan.
g.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Tani sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Permodalan dan Pembiayaan
Pasal 30
1.
Seksi Permodalan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5
ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan
data dalam rangka menyusun Pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
usaha peternakan dan permodalan
2.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Permodalan dan Pembiayaan, mempunyai fungsi :
a.
pengumpulan bahan dan pengolah data dalam rangka penyusunan
rencana dan program kerja sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas
Seksi Permodalan dan Pembiayaan.
b.
pelaksanaan fasilitasi terhadap tata guna dan pemanfaatan lahan,
investasi permodalan usaha peternakan.
c.
pelaksanaan fasilitasi manajemen usaha peternakan serta permodalan
d.
memfasilitasi pengembangan potensi peternakan melalui kemitraan.
e.
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan
pengendalian kredit usaha peternakan.
f.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Peternakan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kedelapan
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 31
1.
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis
operasional dan penunjang Dinas di lapangan, yang meliputi UPTD
Peternakan (Puskeswan), UPTD Laboratorium dan UPTD Rumah Potong
Hewan (RPH).
2.
Unit Pelaksana teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara
operasional berkoordinasi dengan camat lokasi.
Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Unit
Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
a.
pelaksanaan tugas dinas sesuai bidang operasionalnya di lapangan;
b.
pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
Bagian Kesembilan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 33
1.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.
2.
Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang diangkat oleh Bupati.
3.
Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 34
1.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.
2.
Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.
3.
Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4.
Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
5.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk
lebih lanjut kepada bawahannya.
6.
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 35
1.
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
setelah berkonsultasi dengan Bupati.
2.
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT Dinas, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas
melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 36
Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam
lampiran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Pasal 37
Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan Peraturan Bupati ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar
Nomor 62 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Peternakan Kabupaten Blitar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Desember 2011
Bupati Blitar
ttd
HERRY NOEGROHO
Diundangkan di Blitar
Pada Tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
ttd
BACHTIAR SUKOKARJADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 42/E

  • JOB AID HOW TO SEARCH THE CATALOG BY KEYWORD
  • SC46 DOC 111 CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES
  • SEPTEMBER 12 2016 (X) ACTION REQUIRED DUE DATE 11182016
  • filedownload.ashx?moduleinstanceid=26024&dataid=33031&FileName=Computer%20Applications%20-%20Microsoft%20PowerPoint
  • TEMA 3 EL NUEVO TESTAMENTO NOTA ESTE TEMA HAY
  • January 20 2011 Minutes Call to Order 707 pm
  • HOW TO PRONOUNCE THE –ED ENDING HTTPWWWYOUTUBECOMWATCH?VEF8SD9TI6K HTTPWWWSHERTONENGLISHCOMRESOURCESESPRONUNCIATIONPRONUNCIATIONEDPHP HTTPWWWELEARNENGLISHLANGUAGECOMINGLESGRAMATICAPASADOSIMPLEPRONUNCIACIONHTML
  • LISTA SZKÓŁ KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO PROJEKTU LP MIEJSCOWOŚĆ GIMNAZJUM
  • ANWESENHEITSLISTE BEI PRAKTIKA IN DER ZEIT VOM BIS
  • UNAS NOTAS SOBRE LAS SUMAS DE CUADRADOS DEL MLG
  • CURRÍCULUM VITAE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO CASTILLA LA
  • 92 SUMAS Y MÁS SUMAS EN GENERAL ES DIFÍCIL
  • 8 T EACHERS GUIDE FOR THE BOY WHO SAVED
  • MINISTERIO DE ASUNTOSEXTERIORES PETICIÓN AL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS
  • SZKOŁA PODSTAWOWA KSAWERÓW DN 16112015R IM DR HENRYKA JORDANA
  • EL TRIÁNGULO DE LAS SUMAS EN PAREJAS (ADAPTADO
  • POLYMEDCO TEST NAME POLY STAT SERUMURINE HCG CATALOG NO
  • JOZEF BEŇUŠKA NOVÁ MATURITA Z FYZIKY III 3 ČO
  • 11 Fundación Ramón Areces xvi Concurso Nacional Para
  • J Č N11112 13 2012 MKP2 SEVER SKUPINA
  • 2 IMAGINIT TECHNOLOGIES WHITE PAPER AUTODESK VAULT CONTENT SEARCHES
  • GUIDELINES FOR COMPUTER AND NETWORK MAINTENANCE A DOS AND
  • POINTS 6 206 A2 – OVER 21 0
  • W LICZBIE 2CYFROWEJ CYFRA 10TEK JEST O 3 WIĘKSZA
  • JEDNA SKUPINA 1 FK SLOVAN ZEM KOSTOĽANY 2 VIP
  • JUEGO DE CÁLCULO EN PAREJAS (ADAPTADO DE “JUEGO
  • AUDITORY PHYSIOLOGY 36 AUDITORY PHYSIOLOGY THE PRIMARY AIM OF
  • PLANTILLA DE EVALUACIÓN DEL ALUMNOA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS
  • ZBIERAJĄCY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY LP FIRMA ZBIERAJĄCY
  • LTAM EINFÜHRUNG CSS EINFÜHRUNG CASCADED STYLE SHEETS (CSS) 1)REFERENZEN